Uggla.id – Menurut analisis Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi terdapat lahan terbuka yang cukup luas di Sumatera Barat yang turut menjadi penyebab banjir baru-baru ini di provinsi itu.
Bencana banjir dan longsor melanda Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Bencana itu menyebabkan akses jalan Sumbar-Riau lumpuh dan merendam kawasan ekowisata Harau, serta menyebabkan dua orang meninggal, sejumlah rumah rusak, dan kerugian lainnya.
“Kejadian banjir yang melanda Sumbar justru pada saat musim kemarau,” kata Adi Junedi, direktur KKI Warsi dalam jumpa pers di Padang, Rabu (24/1/2024).
Sebelumnya pada Juli 2023, Sumbar juga mengalami banjir di 7 kabupaten dan kota. Ketujuhnya adalah Pesisir Selatan, Agam, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Pasaman Barat, dan Kota Pariaman. Bencana itu mengakibatkan 5 orang meninggal.
Banjir dan longsor yang berulang, kata Adi Junedi, juga disebabkan ketidakmampuan tanah menyerap air dan meluncur menjadi aliran permukaan. Kemudian masuk ke alur sungai yang sudah banyak material sedimentasi, maka banjir pun tak terelakkan.
Bencana ekologis seperti banjir dan longsor, kata Adi, merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya perubahan tatanan ekologi yang mengalami gangguan atas beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara manusia, makhluk hidup, dan kondisi alam.
Karena itu, tambahnya, Tim GIS (Geographic Information System) KKI Warsi melakukan analisis keruangan Sumatera Barat untuk melihat pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di provinsi itu dan pengaruhnya terhadap bencana ekologis yang terjadi. Analisis menggunakan citra satelit sentinel, dipadukan dengan pengamatan dari Google Earth, Citra Spot 6, dan SAS Planet.
Hasil analisis terdapat lahan terbuka yang cukup luas. Sepanjang 2023 total luas wilayah terbuka seluas 91.375 hektare di berbagai fungsi kawasan. Di antaranya 889 hektare di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, 12.269 hektare di kawasan PBPH Hutan Tanaman Industri (HTI), 30.138 di kawasan Hak Guna Usaha (HGU), 9.601 hektare di wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan paling luas berada di kawasan hutan dengan total 38.478 hektare.
“Penyebab lahan terbuka di antaranya adalah penyiapan untuk kawasan pertanian, land clearing, hingga kegiatan penambangan,” katanya.
Kondisi ini, kata Adi, menjadi penyumbang ketidakmampuan tanah untuk menyerap air. Selain itu, kegiatan penambangan yang biasanya menyasar wilayah air dan daerah aliran sungai turut serta menjadi muasal bencana banjir.
“Aktivitas penambangan menyebabkan terjadinya penumpukkan sedimintasi yang menyebabkan kedangkalan sungai sehingga pada saat hujan lebat, sungai tidak mampu menampung air dan meluap,” ujarnya.
Sebagai jalan keluar, menurut KKI Warsi, perlu adanya upaya-upaya untuk melakukan pemulihan kawasan hutan.
“Dimulai dari penanaman kembali, penjagaan, dan pencegahan dari tindakan ilegal yang berakibat pada berkurangnya kawasan hutan,” katanya.
Adi mencontohkan upaya pemulihan hutan yang berada di wilayah kelola masyarakat melalui perhutanan sosial yang turut menyumbang penumbuhan hutan di Sumatera Barat. Total luasan tutupan hutan Sumbar pada 2023 menjadi 1.741.848 hektare, mengalami pertumbuhan dari 2022 yang luasannya 1.737.964 hektare.
“Seperti yang dilakukan masyarakat di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, dengan akses legal yang diterima oleh masyarakat Nagari Sirukam, mereka melakukan serangkaian program untuk memulihkan hutan. Salah satunya dengan menanam tanam kayu-kayuan sebanyak 12.100 bibit pada 2017, 2020, dan 2021,” katanya. (Uggla.id)
