Oleh: Yohanes Irman (Siberut Utara, Kepulauan Mentawai)
Di sejumlah wilayah di Siberut Utara, masyarakat masih berhadapan dengan berbagai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Akses transportasi, listrik, jaringan komunikasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat masih menjadi bagian dari perjalanan panjang pembangunan yang harus diperjuangkan.
Siberut Utara memiliki potensi alam dan budaya yang besar, yaitu hutan yang luas, sungai yang alami, dan tradisi yang masih hidup. Namun, potensi saja tidak cukup. Masyarakat membutuhkan akses yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi tersebut.
Jalan dan transportasi yang memadai, listrik yang dapat diandalkan, jaringan komunikasi, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan, serta akses pasar merupakan bagian penting dari pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat yang hidup di dalamnya masih terus berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Salah satu wilayah yang menggambarkan realitas tersebut adalah Desa Bojakan.
Bojakan bukan hanya sebuah titik di peta. Di sana hidup masyarakat yang memiliki harapan yang sama seperti masyarakat di daerah lain. Mereka ingin mendapatkan pelayanan dasar yang layak, memiliki kesempatan untuk berkembang, dan dapat menikmati pembangunan secara adil.
Namun, kehidupan di desa tidak selalu berjalan semudah yang dibayangkan dari pusat pemerintahan. Keterbatasan akses membuat berbagai hal menjadi lebih sulit. Pelayanan yang seharusnya mudah dijangkau membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.
Persoalan akses jalan bukan hanya tentang sulitnya masyarakat bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Bagi warga di Dusun Bai, Desa Bojakan, hal itu juga langsung berdampak pada harga jual hasil bumi. Hal itu dirasakan Nikodemus Leggulelek, 42 tahun, warga Dusun Bai
Nikodemus memiliki cukup banyak pohon kelapa yang berpotensi menjadi sumber ekonomi. Ia mampu memperoleh sekitar satu ton kopra setiap bulan.
Jika hasil tersebut dapat dijual Rp12.000 per kilogram, seperti harga kopra di Sikabaluan (pusat Kecamatan Siberut Utara) maka produksi satu ton kopranya dapat menghasilkan sekitar Rp12 juta per bulan.
Namun, kondisi di Dusun Bai membuat itu sulit diwujudkan. Di Bai, masyarakat hanya bisa menjual kopra kepada tengkulak dengan harga rendah, Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Dengan produksi sekitar satu ton per bulan, pendapatan kotor yang diterima hanya Rp3 juta hingga Rp4 juta.
Pilihan lain sebenarnya tersedia. Masyarakat dapat membawa kopra ke Simalibbeg, pusat Desa Simatalu. Di sana, harga kopra bisa Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Namun, pilihan tersebut tetap tidak banyak membantu karena biaya transportasi cukup tinggi.
Masyarakat masih mengandalkan pompong (perahu kayu) sebagai sarana transportasi yang bisa mengangkut kopra seberat 200 hingga 250 kilogram sekali jalan. Sedangkan harga pertalite di Simatalu rata-rata Rp20.000 per liter.
Dengan kondisi tersebut, selisih harga kopra yang lebih tinggi di Simalibbeg kembali tergerus biaya transportasi yang harus dikeluarkan masyarakat.
Pilihan lain adalah membawa kopra ke Sikabaluan, tempat harga jual bisa Rp12.000 per kilogram. Namun, perjalanan menuju pusat Kecamatan Siberut Utara bukanlah perjalanan yang mudah.
Dari Dusun Bai', kopra terlebih dahulu harus diangkut menggunakan pompong menuju Koccan sekitar dua jam perjalanan. Dengan daya angkut rata-rata 200 hingga 250 kilogram, untuk membawa satu ton kopra mesti empat hingga lima kali perjalanan.
Dari Koccan, perjalanan dilanjutkan mengangkut kopra secara manual melalui jalur darat menuju Sinindiu sekitar empat jam. Jalur yang dilalui jalan setapak yang terkadang berbatu dan becek, serta melewati tanjakan dan turunan.
Karena kondisi medan yang berat, kemampuan satu orang untuk membawa kopra juga terbatas. Sekali angkut, seorang warga hanya mampu membawa sekitar 35 kilogram kopra. Tidak jarang pemilik kopra harus menggunakan jasa buruh angkut untuk membantu membawa hasil produksi mereka.
Setelah sampai di Sinindiu, perjalanan belum selesai. Kopra kembali harus diangkut menggunakan pompong menuju Sikabaluan, enam hingga tujuh jam perjalanan.
Demi mendapatkan harga jual kopra yang lebih tinggi, masyarakat Bai' harus menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, mengeluarkan biaya bahan bakar, membayar tenaga angkut, serta menghabiskan waktu berhari-hari untuk membawa hasil perkebunan keluar dari wilayah mereka.
Untuk satu ton kopra, biaya transportasi Bai–Koccan juga harus dihitung berdasarkan keterbatasan daya angkut pompong. Jika satu pompong hanya mampu membawa sekitar 200 kilogram, diperlukan lima kali perjalanan. Dengan kebutuhan sekitar lima liter pertalite untuk perjalanan pulang-pergi dan harga pertalite sekitar Rp20.000 per liter, biaya bahan bakar sekitar Rp500.000.
Jika kapasitas angkut mencapai 250 kilogram, diperlukan empat kali perjalanan, sehingga biaya bahan bakar sekitar Rp400.000.
Sementara itu, biaya pengangkutan kopra secara manual dari Koccan menuju Sinindiu mencapai sekitar Rp2.000 per kilogram. Untuk satu ton kopra, biaya tersebut mencapai Rp2 juta.
Dari Sinindiu menuju Sikabaluan dan kembali, perjalanan menggunakan sekitar 20 liter pertalite. Dengan harga sekitar Rp14.000 per liter, biaya bahan bakarnya mencapai sekitar Rp280.000.
Dengan demikian, untuk membawa satu ton kopra dari Bai' hingga Sikabaluan, biaya transportasi dan tenaga angkut yang dapat dihitung sedikitnya berada di kisaran Rp2,6 juta hingga Rp2,7 juta.
Jika satu ton kopra dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram di Sikabaluan, nilai penjualannya mencapai Rp12 juta. Setelah dikurangi biaya transportasi dan tenaga angkut yang telah dihitung, tersisa sekitar Rp9,22 juta hingga Rp9,32 juta.
Namun angka tersebut belum memperhitungkan biaya produksi kopra, konsumsi selama perjalanan, serta biaya lain yang mungkin muncul.
Harga kopra di Sikabaluan memang lebih tinggi. Namun, bagi masyarakat Bai', harga tersebut tidak serta-merta berarti keuntungan yang lebih besar.
Di antara harga jual dan pendapatan yang mereka terima, terdapat biaya transportasi, bahan bakar, tenaga, waktu, dan risiko perjalanan yang harus ditanggung sendiri.
Bagi masyarakat di daerah yang aksesnya mudah, harga Rp12.000 per kilogram mungkin berarti peluang ekonomi. Namun bagi masyarakat Bai', harga tersebut harus "dikejar" dengan perjalanan panjang dan biaya yang besar.
Bagi Nikodemus, mengolah kelapa menjadi kopra membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Ketika hasil akhirnya tidak sebanding dengan pengorbanan yang dikeluarkan, produksi kelapa yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi justru menjadi kurang menarik untuk dilakukan.
Dalam kondisi tertentu, ketika kebutuhan biaya tidak terlalu mendesak, ia bahkan memilih untuk tidak mengolah kelapanya.
Apa yang dialami Nikodemus memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil tidak selalu disebabkan ketiadaan sumber daya. Terkadang, sumber daya itu justru tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk mengubahnya menjadi penghasilan yang layak.
Kelapa tumbuh di tanah mereka. Kopra dapat mereka produksi. Tenaga dan kemampuan untuk mengolahnya pun ada. Namun, ketika akses menjadi kendala, nilai ekonomi dari hasil bumi tersebut ikut tergerus.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya kehilangan peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Mereka juga kehilangan motivasi untuk mengolah potensi yang sebenarnya mereka miliki.
Mahalnya Biaya Pembangunan
Persoalan akses jalan juga menjadi perhatian Paulus Ngauk (34), Kepala Desa Bojakan yang berdomisili di Dusun Bojakan. Paulus mengungkapkan bagaimana sulitnya akses transportasi turut menyebabkan mahalnya biaya pembangunan di wilayahnya.
Salah satu contohnya adalah harga semen. Di Sikabaluan, harga semen 50 kilogram Rp105.000 hingga Rp110.000 per zak. Namun untuk membawanya menuju wilayah Bojakan, biaya angkut menggunakan pompong dapat mencapai sekitar Rp95.000 hingga Rp100.000 per zak semen.
Biaya tersebut bukan semata-mata karena masyarakat menetapkan ongkos angkut yang tinggi. Ada biaya operasional yang harus ditanggung oleh pemilik pompong.
Dalam sekali perjalanan, pompong rata-rata hanya mampu membawa sekitar 8 hingga 10 zak semen. Perjalanan pulang-pergi sekitar 8 hingga 9 jam, dengan kebutuhan bahan bakar sekitar 25 liter pertalite.
Dengan harga pertalite sekitar Rp14.000 per liter, biaya bahan bakar saja Rp350.000 sekali perjalanan. Belum lagi biaya konsumsi atau ramsum dan kebutuhan lainnya selama perjalanan.
Jika membawa 10 zak semen, misalnya, harga barangnya sendiri sekitar Rp1,05 juta hingga Rp1,1 juta. Sementara biaya angkutnya bisa Rp950.000 hingga Rp1 juta.
Artinya, biaya angkut hampir sama dengan harga semen yang diangkut.
Material yang seharusnya dapat dibeli dengan harga terjangkau menjadi jauh lebih mahal ketika sampai di Bojakan.
Pada akhirnya, masyarakat yang ingin membangun rumah, fasilitas umum, tempat ibadah, atau infrastruktur lainnya harus menghadapi biaya yang lebih besar.
Paulus juga menyoroti persoalan lain yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam menerima bantuan pemerintah.
Bantuan dari pemerintah pusat berupa beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya pada dasarnya cukup membantu masyarakat. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di dusun-dusun yang jauh dari pusat Desa Bojakan, seperti Dusun Lubaga dan Dusun Bai', ada persoalan lain yang harus mereka hadapi. Bantuan tersebut tetap harus dijemput oleh masyarakat.
Biaya transportasi untuk mengambil bantuan tidak ditanggung pemerintah desa, melainkan menjadi beban si penerima bantuan.
Seperti saat masyarakat menerima bantuan 20 kilogram beras dan 4 kilogram minyak goreng. Namun untuk mengambil bantuan tersebut mereka harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit.
Persoalan akses ke Desa Bojakan tidak hanya terlihat dari mahalnya biaya transportasi atau sulitnya masyarakat membawa hasil bumi ke pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, keterbatasan itu juga dirasakan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Masing-masing dusun di Desa Bojakan, yakni Dusun Bojakan, Dusun Lubaga, dan Dusun Bai', telah memiliki fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, keberadaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.
Di Dusun Bojakan, saat ini hanya terdapat satu orang tenaga kesehatan yang bertugas melayani masyarakat. Ketergantungan terhadap satu tenaga kesehatan tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Ketika dia berhalangan hadir atau harus menjalankan tugas di luar dusun, tidak selalu ada tenaga pengganti yang dapat memberikan pelayanan.
Akibatnya, pada waktu-waktu tertentu, fasilitas pelayanan kesehatan di dusun dapat berada dalam kondisi tanpa tenaga kesehatan yang berjaga. Kondisi di Dusun Lubaga tidak jauh berbeda. Di sana ada seorang tenaga kesehatan sukarela yang membantu melayani masyarakat. Sedangkan di Dusun Bai', saat ini tidak ada tenaga kesehatan yang berjaga.
Informasi yang saya terima, keterbatasan fasilitas dan berbagai kondisi yang harus dihadapi di wilayah terpencil menjadi salah satu alasan sebagian tenaga kesehatan enggan atau tidak bersedia bertugas di wilayah tersebut.
Selain itu, jarak dan kondisi transportasi menyebabkan masyarakat tidak selalu dapat dengan mudah membawa anggota keluarga yang sakit menuju pusat pelayanan kesehatan yang lebih jauh.
Persoalan ini menunjukkan bahwa tantangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil bukan hanya menyangkut keberadaan fasilitas. Ketersediaan tenaga kesehatan yang dapat bertugas secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari pelayanan itu sendiri. (*)
